CILACAP.INFO, Cilacap Pesta demokrasi tingkat desa yaitu Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Cilacap saat ini sedang berlangsung, rentan terjadi politik uang.
Sebagaimana penulusuran di lapangan, memang ada masyarakat yang mengakui terjadinya praktek politik uang dalam pemilihan BPD, namun pengakuan masyarakat tersebut masih setengah-setengah atau ragu.
“Tempat saya ada calon BPD yang membagi uang Rp 20 ribu kepada masyarakat agar dapat menang saat pemilihan, namun sudahlah itu tanggung jawab mareka masing-masing,’’ ujar sumber CILACAP.INFO saat dimintai keterangan.
Ada juga calon yang membagikan souvenir kepada calon pemilihnya, dan transaksi politik ini sangat menciderai arti demokrasi apalagi pemilihan BPD adalah unsur paling dasar sebagai bentuk pembelajaran politik warga.
Galagat terjadinya transaksi politik ini juga terlihat dari beberapa postingan warga desa X yang di desanya sedang melaksanakan pemilihan, dimana postingan warga tersebut menjurus kebenaran adanya praktek politik uang dalam pelaksanaan pemilihan BPD yang sedang berlangsung dibeberapa desa yang ada di Kabupaten Cilacap.
Pemilihan BPD secara langsung ini sendiri sesuai dengan amanat UU no 6 tahun 2014 dan permendagri no 112 tahun 2015 dan Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dari Pemendagri tersebut memang tidak dibahas terkait penyelesaian hasil sengketa hasil pemilihan secara gamblang. Namun terkait sengketa hasil pemilihan BPD ini diserahkan ke pemerintah daerah, tentu dengan dalil yang bisa dipertanggung jawabkan.
Sedangkan untuk kasus transaksi politik, sepenuhnya wewenang atau ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Mengingat hal tersebut merupakan ranah hukum pidana dan bisa dijerat dengan pasal ancaman pidana.
Jauh dari itu semua, tentu transaksi politik seperti ini harusnya tidak terjadi jika semua pihak baik panitia penyelenggara, pemerintah desa, peserta pemilihan serta warga memahami makna demokrasi.
