BLT sendiri menyedot dana desa cukup besar. Alhasil, desa tak bisa merealisasikan kegiatan secara penuh. Tak sedikit kegiatan yang harus ditunda. Padahal, hasil kegiatan itu dibutuhkan warga.
“Belum tuntas penyaluran BLT, desa dihadapkan lagi dengan PPKM [pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat] berskala mikro. Ini juga menyedot anggaran 8% dari dana desa. Apalagi 2020 lalu mayoritas dana desa untuk BLT. Selama anggaran belum bisa secara penuh digunakan untuk program pembangunan desa, baik pembangunan infrastruktr, ekonomi, maupun manusia, desa bakal kurang optimal menjalankan program lain. Terlebih, program baru ini butuh kerja keras semua elemen lingkup desa,” imbuh Kepala Desa Panulisan, Koko Waskono.
Terlepas dari semua itu, dia menyatakan berusaha maksimalkan program SDGs Desa sesuai kemampuan anggaran dan potensi yang dimiliki.
Perlu diketahui Desa Panulisan yang mayoritas masyarakatnya berkarakter Sunda priangan timur, terletak di Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, ujung barat Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat ini pada tahun 2020 pernah mendapat penghargaan Juara 1 Lomba Tertib Arsip Desa Tingkat Kabupaten Cilacap. di Tahun 2021 meraih Penghargaan Juara 1 Lomba Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Cilacap.
Ratih Kumala Dewi, Sekretaris Desa Panulisan, mengatakan dalam pendataan SDGs Desa Panulisan melibatkan 74 unemerator dari 37 RT, 11 RW dan 3 Dusun, ditambah 8 orang operator guna tenaga input ke aplikasi. “Hal ini guna percepatan pendataan baik lapangan maupun input ke aplikasi SDGs Desa Kemendesa.
“Alhamdulillah, Kami telah menetapkan SDGs Desa melaui Musyawarah Desa”. akunya.
Terpisah, Kepala Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Lili Warli, saat ditemui di kantornya, mengaku sudah dengar kabar dan manfaat tentang SDGs Desa. Menurutnya program baru itu perlu kejar progres dengan sosialisasi secara masif di desa sampai tingkat Rumah Tangga.
Tampilkan Semua
Komentar